Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

BKD Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
Kamis, 25/06/2015 14:24 WIB

TEMINABUAN-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sorong Selatan (Sorsel) belum menguasai penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Padahal untuk bisa naik pangkat maupun alih golongan, PNS harus menyusun SKP untuk selanjutnya dinilai oleh pejabat penilai. Jadi tidak menggunakan lagi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) PNS. Apalagi ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Selanjutnya ketentuan pelaksanaan PP 46/2011 dituangkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.1 Tahun 2013. Perka BKN No.1/2013 tersebut menjadi pedoman dalam menilai prestasi kerja PNS. Sehubungan dengan itu Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Sosel melaksanakan sosialisasi Penyusunan SKP bagi PNS di lingkungan Pemkab Sorsel. Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Pjs.Sekda Drs.Ajis, M.Si Kamis (25/6) kemarin di Aula SMAN 1 Teminabuan berlangsung selama 2 hari. Pejabat yang berkaitan dengan urusan kepegawaian di setiap SKPD dan Distrik hadir dalam sosialisasi tersebut. Tampil dalam sosialisasi tersebut langsung Kepala BKN Regional XIV Wilayah Papua Barat Drs.Sumaryono.
 Sosialisasi penyusunan SKPD ini sangat penting, karena sesuai dengan amanat UU No.5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (ASN) setiap PNS wajib menyusun SKP. Aparatur yang tidak menyusun SKP justru akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Prestasi kerja dinilai berdasarkan SKP yang disusun bobotnya 60% dan perilaku kerja bobotnya 40 %. SKP adalah rencan dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Sedangkan perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. Peserta sosialisasi tidak hanya mendapat materi, tapi juga langsung mempraktekan menyusun SKP dengan mengisi form yang sudah ada pada hari kedua Jumat (26/6) ini. (humas/julius)