Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

DPR PB Sosialisasi Raperdasus Persyaratan Calon Kepala Daerah
Kamis, 02/07/2015 10:27 WIB

TEMINABUAN-Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Fraksi Otsus sejak dilantik pada Januari lalu, terus mendapat aspirasi dari masyarakat asli Papua tentang berbagai hal menyangkut orang asli Papua. Sebagian besar tentang persyaratan orang asli Papua bagi calon kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itulah DPR Papua Barat (PB) menginisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) Provinsi Papua Barat tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat. Raperdasus yang terdiri dari 6 Bab dan 14 pasal tersebut saat ini tengah disosialisasikan oleh anggota DPR PB di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, termasuk di Kabupaten Sorsel yang digelar Selasa (30/6) lalu di ruang rapat kantor Bupati Sorsel. Anggota DPR PB yang turun ke Teminabuan melakukan sosialisasi sebanyak 4 orang yakni Pieter Kondjol, Ismail Djitmau, Dominggus Sani dan John Asmuruf. Sosialisasi diikuti oleh Muspida, anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan, Pimpinan SKPD serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sosialisasi Raperdasus tersebut dipandu Asisten I bidang Pemerintahan Setdakab Sorsel Yunus Boltal, SH. Kapolres Sorsel AKBP Alexander Louw, SH juga hadir.
 Anggota DPR PB Pieter Kondjol selaku Ketua Tim ketika ditanya Radar Sorong usai sosialisasi menjelaskan, sosialisasi Raperdasus ini guna meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sorsel, terutama orang asli Papua. Masukan dan usulan tersebut akan ditampung Tim DPR PB dan dibawa ke Manokwari untuk selanjutnya diserahkan ke Badan Pembentukan Perda dan Perdasus (Baperdasus) DPR PB. Baperdasus akan menyempurnakan Raperdasus tersebut berdasarkan berbagai masukan dan usulan dari masyarakat. Proses pembuatan Perdasus ini cukup panjang dan membutuhkan waktu lama karena harus melalui sejumlah tahapan, seperti kajian akademis serta konsultasi ke pemerintah pusat. Untuk itulah diperlukan waktu sekitar 3 hingga 5 bulan guna menyelesaikan Perdasus tersebut. Anggota DPR PB sosialisasi draf atau rancangan Perdasus, bukan Perdasus yang sudah final. Untuk itulah pihaknya berharap masyarakat jangan salah memahami dan mengerti. (humas/julius)