Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Tindakan KDRT Langgar HAM
Kamis, 15/06/2017 14:02 WIB

TEMINABUAN-Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna mencegah terjadinya tindakan KDRT di masyarakat. Mengingat tindakan KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT telah memuat berbagai macam tindakan yang tergolong KDRT. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang KDRT tersebut. Untuk itulah UU KDRT tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat secara merata, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban setiap orang dalam rumah tangga. Diharapkan dengan sosialisasi UU KDRT membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat menjaga keutuhan keluarga serta menghindari tindakan KDRT. Demikian penegasan Staf Ahli Bupati bidang Otonomi Daerah Drs.Alexander Homer saat membaca sambutan tertulis Bupati Sorsel ketika membuka Sosialisasi UU Penghapusan KDRT bagi masyarakat Distrik Wayer bertempat di Aula Distrik Wayer baru-baru ini.
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sorsel menghadirkan narasumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Provinsi Papua Barat untuk mensosialisasikan UU KDRT. Hadir dalam sosialisasi tersebut antara lain Kepala DP3A Kabupaten Sorsel Dominggas Kambu,S.Sos, Kepala Distrik Wayer, Yonias Kaisala S.Sos, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh perempuan di wilayah Distrik Wayer.
 Sosialisasi UU Penghapusan KDRT bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Penghapusan KDRT, dengan harapan angka KDRT di wilayah Kabupaten Sorsel dapat ditekan. Hak perempuan dan anak telah dilindungi oleh Negara dengan adanya UU Penghapusan KDRT. Oleh karena itu setiap kasus KDRT yang terjadi di masyarakat perlu dilaporkan kepada pihak berwajib, supaya diproses sesuai prosedur hokum yang berlaku.
 Sementara itu Kepala Dinas P3A Kabupaten Sorsel Dominggas Kambu menjelaskan, banyak kasus KDRT yang terjadi di wilayah Kabupaten Sorsel, namun sebagian besar diselesaikan secara kekeluargaan. Masyarakat tidak melaporkan pada pihak berwajib dan kepada Dinas P3A Kabupaten Sorsel, sehingga pihaknya tidak bisa mendata total kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Sorsel. (humas/julius)
 

Berita Lainnya