Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Anggota DPRD PB Diminta Perjuangkan Alokasi Dana Otsus
Kamis, 15/06/2017 14:11 WIB

TEMINABUAN-Tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh perempuan, menginginkan pembagian alokasi dana Otsus ke kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat ditingkatkan menjadi 90 persen, sedangkan sisanya 10 persen dikelola oleh Pemprov Papua Barat. Selama ini alokasi dana Otsus bagi kabupaten/kota 70 persen dan provinsi 30 persen. Dengan demikian manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sesuai peruntukannya, seperti bidang pendidikan, harus digunakan dana Otsus untuk menyekolahkan anak-anak asli Papua ke jenjang perguruan tinggi S1 dan S2. Bidang kesehatan, harus direkrut orang asli Papua untuk sekolah di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Salah satu indikator keberhasilan Otsus yakni adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penyaluran dan penggunaan dana Otsus harus mendapat perhatian serius dari wakil rakyat di DPRD Papua Barat, sehingga kalau ada yang kurang tepat bisa segera direvisi, guna peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Bahkan ada yang meminta agar dana Otsus jangan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi untuk pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain alokasi dana Otsus, berbagai elemen masyarakat tersebut juga meminta DPRD Papua Barat membentuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai dasar pijakan pelaksanaan Otsus. Hal ini terungkap saat dialog antara anggota DPRD Papua Barat bersama Pemkab Sorsel dan para tokoh yang ada di Kabupaten Sorsel Rabu (6/6) lalu di ruang rapat Kantor Bupati Sorsel. Hadir dalam dialog tersebyut yakni anggota DPRD Papua Barat Jhon P. Asmuruf, SP.M.Si dan Dominggus Sani, Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk, Pimpinan SKPD terkait dan sejumlah tokoh antara lain Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tehit Teminabuan Philipus Momot, S.Sos.M.Si; Ketua LMA Eme Yodere Kokoda, Hengky Gogoba, S.Sos, MA; tokoh masyarakat Imekko Dominggus Aifufu dan tokoh perempuan Marthina Maipauw.
 Sementara itu Wabup Sorsel Martinus Salamuk usai dialog kepada Radar Sorong menjelaskan, dialog anggota DPRD Papua Barat tersebut bertujuan untuk membahas Perdasus yang mengatur Pengalokasian dana Otsus di Provinsi Papua Barat. Mengingat hingga saat ini mekanisme pengaturan alokasi dana otsus di Provinsi Papua Barat hanya berpijak pada Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. Pihaknya berharap agar melalui sosialisasi ini dapat melahirkan suatu regulasi atau Perdasus, sebagai payung hukum bagi Provinsi Papua Barat untuk menteapkan pengalokasian dana Otsus. “Jadi sosialisasi ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat, terutama para tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh perempuan untuk memberikan masukan terkait alokasi dana otsus yang akan diatur dalam Perdasus ini,” jelasnya.
 Sementara itu Anggota DPR Papua Barat Jhon P. Asmuruf, SP, M.Si memberikan apresiasi kepada Pemda Sorsel dan  masyarakat yang telah memberikan masukan berharga dalam dialog tersebut. Masyarakat  berkeinginan agar adanya peningkatan alokasi dana otsus di setiap kabupaten/ kota menjadi 90 persen dan provinsi 10 persen. Saran dan masukan dari masyarakat tersebut akan ditindaklanjuti dalam rangka pembahasan lanjutan terkait pembentukan Perdasus yang mengatur tentang alokasi dana Otsus. Mengingat selama ini penjabaran penyaluran dana Otsus hanya menggunakan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur. “Jadi sudah saatnya kita mencoba untuk membahas Perdasus ini. Lewat dialog ini kita mendapat masukan dan saran yang sangat bagus untuk tindaklanjut pembentukan Perdasus tentang Pengalokasian Dana Otsus,” ujarnya. (humas/julius)