Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bupati Serahkan DPA kepada Pimpinan OPD
Rabu, 07/02/2018 08:59 WIB

 TEMINABUAN-Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli, SE menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sorsel, termasuk kepala distrik (Kadistrik). Penyerahan DPA-OPD sebagai pelaksanaan APBD Kabupaten Sorsel Tahun 2018 tersebut berlangsung di Hotel Mratuwa, Sesna. Pimpinan OPD dan pejabat eselon III serta bendahara pengeluaran ikut dalam penyerahan DPA-OPD tersebut. Penyerahan DPA diawali dengan pembacaan nilai pendapatan dan belanja setiap OPD di lingkungan Pemkab Sorsel, termasuk pemerintah distrik oleh Kabid Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Alfius Way, SE selaku Ketua Panitia. Selanjutnya dibacakan Pakta Integritas oleh Sekretaris BPKAD Yakonias Tigori yang akan ditandatangani setiap Pimpinan OPD sebelum menerima DPA. Penyerahan DPA-OPD secara simbolis kepada perwakilan Pimpinan OPD dan Kadistrik yakni Sekda Dance Yulian Flassy, SE, M.Si; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yulian Tauwe, S.IP; Kepala Dinas Perindagkop Agustinus Wamafma, S.Hut dan Kadistrik Konda Priskila Sawor. Sebelum menerima DPA-OPD, keempat Pimpinan OPD tersebut menandatangani Pakta Integritas terlebih dahulu.
 Bupati Samsudin Anggiluli menyerahkan DPA Setda yang diterima Sekda Dance Flassy, Wakil Bupati (Wabup) Martinus Salamuk menyerahkan DPA Disnakertrans kepada Kadisnakertrans Yulian Tauwe, Ketua DPRD Jevries N Kewetare menyerahkan DPA Dinas Perindagkop kepada Kadisperindagkop Agustinus Wamafma dan Wakapolres Kompol Bidik Rysaladi menyerahkan DPA Distrik Konda kepada Kadistrik Konda Priskila Sawor. Setelah acara penyerahan DPA-OPD dilanjutkan dengan penjelasan teknis pelaksanaan APBD oleh Kepala Bappeda Dance Nauw, SP, M.Si; Kepala BPKAD Frans Kewetare, SE dan Kepala Inspektorat Zadrak Kambuaya, SE.
 Bupati Samsudin Anggiluli pada kesempatan tersebut meminta Pimpinan OPD melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan DPA yang telah diterima. Tidak ada perubahan di tengah jalan karena pemeriksaan oleh BPK saat ini juga memeriksa dokumen perencanaan. Pihaknya juga meminta OPD segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Pihaknya berharap dengan penyerahan DPA OPD pada bulan Januari, bulan Mei sudah mulai melaksanakan kegiatan fisik di lapangan. Dengan demikian cukup banyak waktu menyelesaikan pekerjaan. Pimpinan OPD harus melibatkan pejabat eselon III dan staf dalam melaksanakan kegiatan, jangan cuma dengan bendahara pengeluaran saja. Dana yang telah digunakan segera dipertanggungjawabkan, jangan dibiarkan berlarut-larut.
 Berdasarkan DPA-OPD yang diserahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) mendapatkan nilai belanja terbesar yakni Rp.104 Milyar, disusul Dinas Pendidikan Rp.98 Milyar dan OPD lainnya seperti Setda Rp.64 Milyar. (humas/julius)  

Berita Lainnya