Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Pemda Hadirkan Asisten Deputi Kementrian PAN RB
Selasa, 27/03/2018 14:33 WIB

 TEMINABUAN-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel) di bawah kepemimpinan Bupati Samsudin Anggiluli dan Wakil Bupati (Wabup) Drs.Martinus Salamuk mempunyai komitmen untuk melaksanakan pembangunan sesuai visi misi yang dijabarkan mulai dari perencanaan hingga manfaatnya kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu daerah tergambar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dulunya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Untuk itulah Pemkab Sorsel berkomitmen melaksanakan pembangunan sesuai visi Kabupaten Sorsel yakni ‘Mewujudkan Masyarakat Sorong Selatan yang Sehat, Cerdas, Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan Gender’ yang tergambar dalam SAKIP. Sehubungan dengan itu Pemkab Sorsel menghadirkan Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Pelaksana Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah III Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Natalia Sipayung bersama salah seorang stafnya sebagai narasumber dalam bimbingan teknis (bimtek) SAKIP. Bimtek SAKIP yang dilaksanakan di Hotel Mratuwa Sesna Selasa (20/3) lalu dibuka secara resmi oleh Wabup Martinus Salamuk dengan memukul tifa sebanyak 5 kali. Setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama satu orang operator computer mengikuti bimtek dimaksud. 

 Wabup Martinus Salamuk saat membuka bimtek SAKIP menjelaskan, SAKIP berbasis aplikasi online atau menggunakan jaringan internet. Sedangkan LAKIP masih bersifat manual, laporan diantar langsung ke Kementrian PAN-RB dalam bentuk hard copi. Namun saat ini SAKIP tinggal memasukan data ke dalam aplikasi SAKIP. Untuk itulah pihaknhya meminta setiap Pimpinan OPD dan operator komputer mengikuti bimtek dengan serius dan menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada narasumber. Perlu diketahui SAKIP tersebut digunakan untuk menilai kinerja instandi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Berbicara SAKIP berarti bicara mulai dari input atau sumber, proses atau pelaksanaan, output atau hasil serta outcome atau manfaat. Kita selama ini baru sampai pada tahap output belum sampai outcome. Oleh karena itu diharapkan dengan bimtek SAKIP ini setiap Pimpinan OPD meningkatkan kinerjanya, sehingga target mendapat nilai B dari SAKIP yang disusun dapat tercapai. Penyusunan SAKIP paling lambat tanggal 31 Maret mendatang. Untuk itulah Pimpinan OPD juga harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan SAKIP tersebut. (humas/julius)

Berita Lainnya