Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Reses, Ketua dan Anggota DPR-PB ke Teminabuan
Senin, 09/04/2018 13:39 WIB

TEMINABUAN-Anggota DPR Provinsi Papua Barat(PB) memasuki masa reses, yang dimanfaatkan turun ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi PB, termasuk di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel). Ketua DPR-PB Pieters Kondjol, SE, MA dan 3 orang anggota DPR-PB turba ke Teminabuan Selasa (3/4) lalu. Ketiga orang anggota DPR-PB tersebut adalah Yonadab Trogea, Dominggus Sani dan Frederik Marlissa, ST. Kehadiran Ketua dan 3 anggota DPR-PB tersebut untuk membicarakan isu actual yakni berkaitan dengan akan berakhirnya masa berlaku UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua serta mendengarkan laporan masyarakat tentang berbagai hal. Pertemuan yang berlangsung di Auditorium GKI Marthen Luther Wermith diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kepala kampung. Masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menyampaikan berbagai aspirasi ataupun laporan kepada Ketu DPR-PB dan 3 orang anggota DPR-PB. Aspirasi maupun laporan masyarakat mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta masalah dana Otsus dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bantuan studi untuk mahasiswa asal Kabupaten Sorsel juga mencuat dalam pertemuan. Komposisi anggota DPR Otsus di kabupaten/kota juga perlu dipertimbangkan supaya ada, tidak hanya di Provinsi PB.
 Ketua DPR-PB Pieters Kondjol dan ketiga anggota DPR-PB secara bergantian menjelaskan kepada masyarakat. Ketua DPR-PB Pieters Kondjol menjelaskan, tahun ini ada penerimaan CPNS formasi 2018 yang dilaksanakan sekitar bulan Juni mendatang, namun pihaknya tidak tahun berapa jumlah formasi yang tersedia. Sedangkan penerimaan CPNS formasi 2014 yang tertunda belum ada info lebih lanjut, sementara masih dibicarakan lagi. Bantuan studi yang merupakan dana hibah diberikan pada akhir studi dengan persyaratan yang ditentukan. Sementara menyangkut pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional (JKN) dalam hal ini menyangkut pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemkab Sorsel perlu mengakomodir atau membiayai masyarakat yang belum terakomodir dalam JKN.
 Sementara itu menjawab usulan adanya Fraksi Otsus di DPRD kabupaten/kota anggota DPR-PB Fraksi Otsus Jonadab Trogea menegaskan, bahwa dalam UU Otsus tidak mengatur adanya Fraksi Otsus di DPRD kabupaten/kota, sehingga keinginan masyarakat tersebut tidak bisa diakomodir. Terkecuali UUNo.21 Tahun 2001 tentang Otsus direvisi lebih dulu. Namun terlepas dari itu yang penting pemanfaatan dana Otsus oleh kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan yakni untuk bidang pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan orang asli Papua (OAP). Diskusi yang cukup panjang membuat acara baru berakhir menjelang malam hari. (humas/julius)

Berita Lainnya