Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bupati Minta Dinas PMP2TSP Permudah Ijin Usaha
Selasa, 12/06/2018 18:15 WIB

TEMINABUAN-Proses semua perijinan di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) sudah dilakukan secara terpadu satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PMP2TSP). Jadi perijinan sekarang tidak dilakukan lewat dinas-dinas teknis lagi, termasuk ijin usaha. Oleh karena itu Dinas PMP2TSP jangan memperlambat ataupun mempersulit proses perijinan yang diajukan oleh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sorsel. Kalau pengurusan ijin terlalu rumit harus dipersingkat. Bahkan kalau bisa proses perijinan dapat diselesaikan dalam sehari artinya saat pelaku usaha mengurus ijin usaha hari itu juga Surat Ijin Usaha diterbitkan dengan catatan persyaratan telah dipenuhi semuanya oleh pelaku usaha . Kalau pengurusan ijin usaha dipersulit, para pengusaha akan angkat kaki dan berinvestasi ke daerah lain bahkan ke negara lain.. Demikian penegasan Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli awal Juni lalu saat membuka kegiatan Sosialisasi Perijinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan di Aula Distrik Teminabuan.
 Lanjut Bupati Samsudin Anggiluli, saat rapat kerja seluruh kepala daerah di Indonesia pada tanggal 28 Maret  lalu di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh kepala daerah jangan mempersulit perijinan usaha yang diajukan oleh para pelaku usaha. Mengingat kehadiran pelaku usaha sangat mendukung perekonomian suatu daerah, serta berdampak bagi peningkatan perekomomian masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam hal ini Dinas PMP2TSP harus mempersiapkan proses pelayanan perijinan secara baik, sehingga bisa memacu perputaran uang atau pertumbuhan ekonomi daerah yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat
 Kegiatan sosialisasi Perijinan dan Penanaman Modal yang diikuti pelaku usaha dan utusan OPD di lingkungan Pemkab Sorsel tersebut menghadirkan narasumber dari Provinsi Papua Barat yakni Sepnat Basna, SE.M.Si dan Isak Kamer, S.IP. Tujuan sosialisasi tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan penanaman modal, meningkatkan integritas dan kepuasan masyarakat serta meningkatkan realisasi penerbitan dokumen perijinan dan sebagainya. (humas/julius)

Berita Lainnya