Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bupati Serahkan Dana Desa Wilayah Distrik Saifi
Rabu, 08/08/2018 13:43 WIB

TEMINABUAN-Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli, SE menyerahkan dana desa tahap I wilayah Distrik Saifi. Penyerahan dana desa kepada 9 kepala kampung se-Distrik Saifi dilaksanakan akhir bulan Juli di kantor Kampung Manggroholo. Dana desa diserahkan secara tunai sebesar 20 % kepada setiap kampung, sebagian besar kampung  di Distrik Saifi meneerima dana desa sebesar Rp.180 Juta, yang terendah sebesar Rp.140 Juta. Pegawai BRI membawa uang tunai Rp.1 Milyar lebih untuk menyalurkan dana desa ketpada 9 kampung. Bupati Samsudin Anggiluli menyerahkan dana desa secara simbolis kepada kepada Kepala Kampung Manggroholo Frans Srefle sebesar Rp.180 Juta. Sebelumnya dana desa tersebut diserahkan oleh manajemen BRI Unit Teminabuan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Yohan Bodory, S.Sos dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Samsudin Anggiluli. Dana desa tahap II akan diserahkan setelah dana desa tahap I telah digunakan sesuai perencanaan dan dipertanggungjawabkan. Penyerahan dana desa tersebut dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk, pendamping dana desa serta masyarakat. Usai penyerahan secara simbolis, pegawai BRI melayani penyaluran dana desa kepada 9 kampung hingga tuntas sesuai aturan yang berlaku. Kepala kampung dan bendahara menyiapkan berkas yang dibutuhkan untuk pencairan dana.
 Bupati Samsudin Anggiluli pada kesempatan tersebut menegaskan, kepala kampung harus terbuka kepada masyarakat. Setelah terima dana desa kembali ke kampung dan libatkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dan diputuskan dalam musyawarah kampung dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja (Renja) Kampung tahun 2018. Uang harus beredar di kampung, artinya bahan dan material yang tersedia di kampung seperti pasir, batu dan kayu harus dibeli di kampung, jangan beli dari luar kampung. Tenaga kerja yang digunakan seperti tukang dan lainnya juga harus yang ada di kampung. Kalau uang beredar di kampung, masyarakat kampung mendapatkan manfaat dan kesejahteraan meningkat. Bukti-bukti penggunaan uang dipersiapkan untuk dilaporkan supaya dana tahap II bisa dicairkan.
 Lanjut Bupati Samsudin Anggiluli, pendamping dana desa yang sudah disiapkan pemerintah dan diberi upah harus dilibatkan kepala kampung dan bendahara, sehingga penggunaan dana desa sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Adminstrasi pelaporan penggunaan dana desa juga harus dikoordinasikan dengan pendamping. Pada prinsipnya kalai dana desa digunakan sesuai perencanaan tidak ada kesulitan dalam pertanggungjawaban. Kalau tidak sesuai perencanaan, pasti susah dipertanggungjawabkan dan akan menimbulkan masalah hukum. Akibatnya kepala kampung dan bendahara harus masuk penjara. Untuk itu kepala kampung dan bendahara harus memperhatikan hal tersebut secara baik. Pengawasan penggunaan dana desa sangat ketat dan berlapis, melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), Isnpektorat, Kepolisian dan Kejakssaan. (humas/julius)

Berita Lainnya