Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Dinas LH Gandeng PSLH-UGM Yogya
Selasa, 16/10/2018 09:42 WIB

TEMINABUAN-Pemertah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel) melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (LH) berupaya untuk mencegah kerusakan lingkungan yang timbul sebagai dampak usaha dan ataupun kegiatan yang dilakukan perorangan ataupun lembaga. Untuk itulah Dinas Kebersihan dan LH akan mengajukan Rancangan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL). Sehubungan dengan itu Dinas Kebersihan dan LH bekerja sama dengan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, guna menyusun Rancangan Perbup dimaksud. Tim dari PSLH-UGM lebh banyak mengasistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait dalam menyusun lampiran Rancangan Perbup dimaksud, sehingga sesuai dengan kondisi daerah. Setiap OPD teknis terkait mengajukan rancangan jenis usaha dan atau kegiatan apa saja yang wajib UKL, UPL dan SPPL. Tentunya batasan atau range luasan ataupun volume yang diatur harus di bawah dari Peraturan Menteri (Permen) LH No.5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenal Dampak Lingkungan Hidup (Amdal).
 Rancangan lampiran Perbup yang sudah diajukan oleh 8 OPD teknis terkait dibahas bersama satu per satu dalam pembahasan pada Selasa (9/10) lalu di ruang rapat kantor Bupati Sorong Selatan (Sorsel) yang dibuka oleh Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk. Kedelapan OPD teknis terkait antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) dan Dinas Pariwisata. Tim dari PSLH-UGM sebanyak 3 orang yang terdiri dari Dr.Eko Sugiharto, DEA; Dr.Endang Astuti, M.Si dan Wahyu Yun Santoso, SH, M.Hum. Ketiga orang dari PSLH-UGM tersebut dengan setia membahas rancangan lampiran Perbup yang diajukan, sehingga tidak tumpang tindih dengan Permen LH No.5/2012. Setelah semua lampiran selesai dibahas, selanjutnya Tim PSLH-UGM akan menyusun Rancangan Perbup dimaksud untuk difinalisasi. Setelah itu Dinas Kebesihan dan LH akan mengajukan ke Bagian Hukum Setda untuk diproses sesuai tahapan untuk dijadikan Perbup. (humas/julius)

Berita Lainnya