Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bupati Tanda Tangan PKS dengan Bank Papua dan BPKP
Kamis, 15/11/2018 13:11 WIB

TEMINABUAN-Bank Papua kini membuat aplikasi Cash Manajemen System (CMS) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) buatan Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan aplikasi tersebut mempermudah transaksi keuangan di Pemerintah Daerah. Untuk itulah Bank Papua melakukan kerja sama dengan Pemeerintah Daerah (Pemda) dan BPKP Perwakilan Papua Barat (PB). Aplikasi CMS membantu pemerintah membayar tagihan proyek rekanan yang semula dibayar melalui bank. Dengan aplikasi CMS tersebut Pemda bisa mengelola kas daerah secara efisien, efektif, dan dilakukan secara real time. Pengelolaan kas daerah dapat dipelihara lebih baik dengan adanya aplikasi CMS tersebut. Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE bersama bupati/walikota  di wilayah Sorong Raya menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Papua dalam hal ini Direktur Bisnis Sadar Sebayang dan BPKP perwakilan PB terkait penerapan atau implementasi aplikasi CMS tersebut. Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Bank Papua Cabang Sorong di Kota Sorong baru-baru ini. Penandatanganan PKS tersebut disaksikan Komisaris Bank Papua Dortheis Sesa, SE.
 Direktur Bisnis Bank Papua Sadar Sebayang pada kesempatan tersebut menegaskan, manfaat apikasi CMS tersebut juga bagi kepala daerah untuk memantau atau pengecek posisi keuangan daerah kapan saja. Aplikasi CMS ini merupakan pengembangan layanan Bank Papua kepada pemerintah sebagai pemilik dan pemegang saham. Fungsi aplikasi CMS antara lain antara lain system online, data base terpadu, system yang terintegrasi di dalam core banking Bank Papua dan Simda. Aplikasi CMS ini dapat meminimalisir kesalahan, memitigasi risiko dan fraud dalam bertransaksi dapat dilakukan secera efektif dan efisien. Aplikasi CSM kas daerah ini merupakan perangkat lunak berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Bank Papua sebagai konsultan keuangan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah secara transparan, efektif dan efisien. (humas/julius)

Berita Lainnya