Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

APBD 2019 Rp.1,071 Trilyun
Jumat, 07/12/2018 10:20 WIB

TEMINABUAN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Tahun 2019 yang diajukan Pemkab Sorong Selatan (Sorsel) sebesar Rp.1,071 Trilyun atau tepatnya Rp. 1.071.950.484.724 disetujui Fraksi Dewan di DPRD Kabupaten Sorsel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten Sorsel Tahun Anggaran 2019. Struktur APBD 2018 adalah Pendapatan Daerah sebesar Rp.1,071 Trilyun atau tepatnya Rp. 1.071.950.484.724, Belanja Daerah sebesar Rp.1,060 Trilyun atau tepatnya Rp. 1.060.450.484.720 Surplus (Defisit) sebesar 11,5 M atau tepatnya Rp. 11.500.000.000, Pembiayaan Daerah 44,5 M atau tepatnya sebesar Rp. 44.500.000.000, Pembiayaan Netto sebesar 11,5 M atau tepatnya Rp. 11.500.000.000 dan Sisa Lebih Pembiayaan Rp.0 (Nihil).
 Pendapat akhir Fraksi Partai Golkar (FPG) dibacakan juru bicara Jhon Kabie, Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) oleh Fransina Tiba dan Fraksi Partai Demokrat (FPD) oleh Richard Ginuni. Setelah Fraksi DPRD menyatakan pendapat akhir terhadap RAPBD Kabupaten Sorsel Tahun 2019, Sekretaris DPRD Kabupaten Sorsel Alekasander Duwit, SH, MA membacakan Keputusan Persetujuan DPRD terhadap RAPBD Kabupaten Sorsel Tahun 2019. Selanjutnya Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli dan Pimpinan DPRD yakni Ketua DPRD Jevries N Kewetare, SP; Wakil Ketua I Marthen Saflessa dan Wakil Ketua II Salomina Salamuk, SE menandatangani nota kesepahaman serta berita acara penyerahaan dokumen APBD Kabupaten Sorsel 2019.
 Sidang Paripurna III DPRD Kabupaten Sorsel Masa Sidang Tahun 2018 dalam rangka Pembahasan RAPBD Kabupaten Sorsel Tahun 2019 yang diikuti 16 orang anggota DPRD ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Jevries Kewetare pada Selasa (4/12) malam di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sorsel yang dihadiri juga oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs.Martinus Salamuk; Wakapolres Kompol Bidik Risalady, SE; Sekda Dance Yulian Flassym, SE, M.Si; Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sorsel dan tamu undangan lainnya. Setelah APBD 2019 ditetapkan, selanjutnya dibawa ke Pemprov Papua Barat dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
 Anggota DPRD Kabupaten Sorsel Yulian Kondologit, S.Sos saat menyampaikan Laporan Gabungan Komisi Dewan menyoroti keterlambatan penyerahan materi RAPBD untuk dibahas dalam Sidang Anggaran serta pejabat eselon II yang masih berstatus pelaksana tugas atau Plt hingga saat ini. Gabungan Komisi DPRD meminta Bupati Samsudin Anggiluli segera mendefintifkan pejabat eselon sebelum pelaksanaan APBD 2019 mendatang.
 Bupati Samsudin Anggiluli, SE pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sorsel yang telah membahas RAPBD 2019 dan menetapkannya menjadi APBD Sorsel Tahun 2019. Sejumlah catatan yang diberikan anggota DPRD dalam tanggapannya akan diperhatikan dalam rangka upaya perbaikan kinerja ke depan. (humas/julius)

Berita Lainnya