Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

DPR PB Konsultasi Publik 7 Rancangan Perda Khusus
Kamis, 13/12/2018 09:37 WIB

TEMINABUAN-Badan Pembentukan (Bapem) Peraturan Daerah (Perda) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat (PB) telah menyusun 7 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang mengatur berbagai hal untuk orang asli Papua (OAP). Ketujuh Raperdasus tersebut kini berada di Majelis Rakyat Papua (MRP) PB untuk diperiksa dan selanjutnya dikembalikan kepada DPR PB. Sehubungan dengan itu Bapem Perda DPR PB melakukan konsultasi publik 7 Raperdasus tersebut di kabupaten/kota, guna melakukan pembobotan sebelum diajukan kepada Mendagri untuk disahkan. Diharapkan Perdasus tersebut diberlakukan pada tahun 2019 mendatang. Sebanyak 3 orang anggota Bapem Perda DPR PB yakni Jonadab Trogea, Yustinus Mandacan dan Rahmat Sinamor melaksanakan konsultasi publik 7 Raperdasus tersebut dengan pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama Senin (10/12) lalu bertempat di Auditorium GKI Marthen Luther Wermith. Konsultasi publik tersebut dibuka oleh Pjs.Sekda Kabupaten Sorsel Yoseph Bless, SH, MH mewakili Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE.
 Yoseph Bless saat membuka konsultasi publik meminta agar peserta konsultasi publik menyampaikan berbagai usul saran yang berkaitan dengan kepentingan OAP dalam berbagai hal. Terutama  berkaitan dengan 7 Raperdasus tersebut, sehingga diharapkan dana Otsus yang besar tersebut diatur sedemikian rupa untuk OAP. Ketujug Raperdasus yang telah disusun DPR PB yaitu Raperdasus Pembagian Dana Otsus, Masyarakat Adat dan Wilayah Adat, Penyelenggaraan Pemberdayaan Pengusaha Asli Papua, Pengadaan Rumah bagi OAP, Pembagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam antara provinsi dan kabupaten/kota, Pembangunan Berkelanjutan dan Pengangkatan Anggota DPR PB Otsus.
 Konsultasi publik 7 Raperdasus tersebut mendapat respon positif oleh peserta, dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan sekaligus usulan penambahan hal-hal baru dalam Raperdasus tersebut yang berkaitan dengan kepentingan OAP. Sebanyak 13 orang mengajukan berbagai pertanyaan dan usul saran sehubungan dengan 7 Raperdasus dimaksud. Sebelum dibuka sesi diskusi, anggota DPR PB Fraksi Otsus Jonadab Trogea menyampaikan inti dari 7 Raperdasus tersebut. Pertanyaan seputar dana Respek dari Pemprov PB yang sudah tidak ada lagi, pembangunan rumah bagi OAP ukurannya mesti lebih dari 45 M2, pengangkatan anggota DPR PB Otsus juga harus ada di DPRD kabupaten/kota dan Panitia Seleksi anggota DPR PB Otsus harus ada keterwakilan tokoh agama untuk mengtetahui akhlak atau mental calon anggota DPR PB Otsus. Selain itu ada usulan juga supaya dana Otsus yang 90 % dikelola kabupaten/kota jangan digunakan untuk infrastruktur, melainkan hanya untuk pendidikan dan kesehatan bagi OAP. Bahkan ada peserta konsultasi publik yang menyayangkan 7 Raperdasus tersebut terlambat, karena muncul saat masa berlaku UU Otsus tinggal 7 tahun lagi. Masalah kondisi hutan di wilayah adat juga menjadi sorotan.
 Menanggapi aspirasi maupun tanggapan peserta, Jonadab Trogea menegaskan, dana Respek sudah termasuk 90 % dana Otsus yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Pemprov PB tidak lagi menangani dana Respek. Semua aspirasi yang disampaikan sudah dicatat dan akan menjadi perhatian Bapem Perda DPR PB saat pembobotan Raperdasus. Diakuinya 7 Raperdasus tersebut terlambat muncul, tapi siapa yang mau disalahkan. Terlepas dari itu waktu 7 tahun tersisa bisa dimanfaatkan untuk kepentingan OAP dengan 7 Raperdasus tersebut.
  Hadir dalam konsultasi publik tersebut Wakapolres Sorsel Kompol Bidik Rysaladi, SE; Ketua Klasis GKI Teminabuan Pdt.Timotius Sagisolo, S.Th; Ketua Bakal Klasis GKI Sawiat Pdt.Octovina Bosawer, S.Th, sejumlah kepala distrik, kepala kampung, kepala suku dan tokoh agama. (humas/julius)

Berita Lainnya