Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Kerjasama dengan Pusdiklat Kementrian Tenaga Kerja
Senin, 07/01/2019 13:24 WIB

 TEMINABUAN-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) hingga saat ini belum mempunyai tenaga mediator hubungan industrial. Padahal tenaga mediator tersebut sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan serta menangani perselisihan hubungan industrial. Disnakertrans wajib mempunyai tenaga mediator untuk menangani perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itulah Disnakerrans bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker), untuk mempersiapkan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Disnakertrans menjadi tenaga mediatior. Kerjasama dalam bentuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dasar Tenaga Mediator yang dilaksanakan selama 5 hari mulai Selasa (18/12) kemarin hingga Sabtu (22/12) mendatang di Gedung Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita (P3W) GKI di Tanah Papua. Pusdiklat Kemenaker menugaskan tenaga pengajarnya atau Widyaiswara Drs.Muchammad Zamhari, MM untuk melatih PNS Disnakertrans menjadi tenaga mediator.
 Sekda Kabupaten Sorsel Dance Yulian Flassy, SE, M.Si yang juga Plt.Kepala Disnakertrans Kabupaten Sorsel saat membuka Bimtek Dasar Tenaga Mediator menjelaskan, banyak kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi di Kabupaten Sorsel antara pekerja dengan perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga mediator yang sesuai dengan ketentuan, sehingga Disnaktertrans tidak mengalami kesulitan kalau ada perselisiihan hubungan industrial. Untuk itulah pihaknya berharap peserta mengikuti Bimtek dengan baik dan rajin. Pihaknya berharap tahun depan ada 2 atau 3 orang PNS Disnakertrans yang diangkat menjadi mediator oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker) setelah lulus Diklat Mediator selama 3,5 bulan di Pusdiklat Kemenaker di Jakarta. Setelah lulus Diklat Mediator Kemeenaker akan mendapat Sertifikat atau Tanda Kelulusan. Mediator merupakan jabatan fungsional yang setiap 2 tahun naik pangkat, tergantung keaktifan dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator guna memenuhi angka kredit yang disyaratkan. Hasil Bimtek tersebut akan menentukan siapa yang akan menjadi calon mediator, oleh karena pihaknya berharap peserta Bimtek mengikuti kegiatan dengan baik. Widyaiswara akan melakukan penilaian siapa peserta yang layak diusulkan menjadi mediator. (humas/julius)

Berita Lainnya