Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Polisi ikut Awasi Penyaluran Dana Bansos
Rabu, 23/01/2019 12:41 WIB

TEMINABUAN- Pemerintah terus berupaya agar penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat tepat sasaran, karena banyak kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang berkaitan dengan dana Bansos. Untuk itulah Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Sosial (Kemensos) akan memperketat penyaluran dana Bansos kepada masyarakat, dengan melibatkan Polisi. Keseriusan Kemensos ini diwujudkan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Kapolri dan Menteri Sosial RI Jumat (11/1) lalu tentang Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum pada Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut disaksikan juag oleh Wakil Bupati (Wabup) Sorong Selatan (Sorsel) Drs. Martinus Salamuk dan Waka Polres Sorsel Kompol Bidik Risaladi, SH melalui video conference (Vicon) di Aula Zembra Mapolres Sorsel.
 Wabup Martinus Salamuk usai menyaksikan penandatangan MoU tersebut menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorsel akan membangun kerjasama dengan Polres Sorsel  untuk bersama-sama mengawal serta mengawasi mekanisme penyaluran dana Bansos bagi warga kurang mampu di wilayah Kabupaten Sorsel. Dengan demikian penyaluran dana Bansos tersebut supaya tepat sasaran dan sampai pada masyarakat penerima. Penandatanganan MoU antara Menteri Sosial (Mensos) RI dan Kapolri, merupakan program kerjasama dalam rangka mengawasi dan memantau proses penyaluran dana Bansos bagi masyarakat Indonesia. Termasuk di Kabupaten Sorsel, nantinya juga akan diterapkan hal yang sama sehingga dana bansos ini benar-benar sampai ke masyarakat dan tepat sasaran.
 Lanjut Wabup Martinus Salamuk, pihaknya segera membentuk Satgas yang terdiri dari unsur Pemkab Sorsel dan Polres Sorong Selatan, sebagai komitmen tindaklanjut atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Pusat dan Polri. Dana bansos ini nilainya besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin atau kurang mampu. Anggarannya dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), telah tertuang dalam bentuk program dan kegiatan. (humas/julius)

Berita Lainnya