Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

60 Pejabat Pengawas ikut Penilaian Potensi dan Kompetensi
Selasa, 19/02/2019 12:08 WIB

 TEMINABUAN-Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI) menilai potensi dan kompetensi 60 orang pejabat Pengawas atau eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel) selama 2 hari Rabu (13/2) dan Kamis (14/2) lalu di  SMAN 1 Teminabuan dan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan yang dilakukan BKN Pusat tersebut dalam rangka Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kabupaten Sorsel terpilih menjadi percontohan bersama 4 kabupaten lainnya. Penilaian potensi dan kompetensi pejabat pengawas dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs Martinus Salamuk bersama Direktur Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi BKN RI Aidu Tauhid, SE, M.Si bertempat di Aula Distrik Teminabuan Rabu lalu dengan memukul tifa sebanyak 5 kali. Penilaian potensi dan kompetensi pejabat Pengawas meliputi psikotes, in try in basket, analisa kasus, serta Leaderless Group Discussion yang diarahkan untuk menganalisa kompetensi kemampuan berpikir, kemampuan mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas dan mengelola sosial budaya.


 Wabup Martinus Salamuk saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak utama dalam rantai pelayanan publik di tiap organisasi pemerintahan di Indonesia .Oleh karena itu baik buruknya citra pelayanan publik tentu dipengaruhi kualitas ASN yang terlibat langsung di dalamnya. Kualitas ASN yang baik membutuhkan pengembangan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kemampuan individu ASN. Kegiatan penilaian potensi dan kompetensi pejabat pengawas ini merupakan salah satu langkah awal yang patut dilakukan dalam rangka menerapkan proses pengembangan kualitas ASN tersebut. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada BKN RI  serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorsel karena telah terlibat langsung mempersiapkan kegiatan tersebut termasuk menyeleksi pejabat pengawas untuk dinilai potensi dan kompetensinya pejabat pengawas dalam rangka Pendekatan Pelayanan Kepegawaian tahun 2019 ini.
 Sementara itu Direktur Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi BKN RI Aidu Tauhid menjelaskan, penilaian potensi dan kompetensi ini untuk memetakan atau memotret kompetensi pejabat pengawas yang ada di Pemkab Sorsel. Dengan demikian diharapkan penempatan PNS dalam suatu jabatan dapat sesuai dengan kompetensi jabatan yang disyaratkan dalam jabatan tersebut sebagaimana UUD Nomor 5 Tahun 2014 dimana penempatan ASN didasarkan pada aspek kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Selain itu nantinya hasil dari penilaian potensi dan kompetensi ini dapat digunakan untuk seleksi promosi, rotasi, identifikasi kebutuhan pegawai. (humas/julius)