Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Wakil Bupati Serahkan Pas Kecil dan BPKP bagi 209 Nelayan
Rabu, 06/03/2019 14:52 WIB

TEMINABUAN-Wakil Bupati (Wabup) Sorong Selatan (Sorsel) Drs.Martinus Salamuk menyerahkan Sertifikat Keselamatan, Pas Kecil dan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) bagi 209 Nelayan dari Distrik Konda dan Distrik Inanwatan baru-baru ini di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Nelayan yang memiliki kapal menggunakan mesin wajib mendaftarkan kapalnya, baik yang baru maupun yang lama. Adapun dokumen yang dibutuhkan kapal perikanan di bawah 7 GT antara lain BPKP, pas kecil dan sertifikat keselamatan sesuai dengan persyaratan yang sudah diatur. Kapal milik nelayan akan diukur oleh tenaga khusus yang ditunjuk Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Ketiga dokumen tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan. Mengingat persyaratan yang tidak mudah tersebut, lembaga swadaya masyarakat (LSM) WWF Indonesia dengan bantuan lembaga donor Usaid Sea  memfasilitasi pengurusan ketiga dokumen tersebut. Penyerahan sertifikat keselamatan, Pas Kecil dan BPKP tersebut juga dihadiri pejabat Pemprov Papua Barat yakni Zulkifli Henan, S.Pi dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Bambang Adiatmodjo, SE dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP). Wabup Martinus Salamuk menyerahkan kelengkapan dokumen kapal secara simbolis kepada Ketua Kelompok Nelayan Konda Habetan.


 Wabup Martinus Salamuk saat menyerahkan kelengkapan dokumen kapal tersebut menjelaskan, bahwa Pas Kecil dan BPKP ibarat Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor di darat. Oleh karena ini nelayan harus membawa kelengkapan dokumen tersebut setiap pergi melaut dengan kapal atau perahu motor. Dengan demikian saat bertemu dengan kapal Polisi Perairan (Polair), Syahbandar serta DKP dan ditanya kelengkapan kapal bisa ditunjukan. Kalau nelayan tidak dapat menunjukan kelengkapan dokumen kapal, maka dianggap ilegal. Setelah mendapat pas kecil, diharapkan nelayan atau pemilik kapal memasang tanda pas kecil di kapalnya untuk mengetahui apakah kapal tersebut sudah terdaftar. Adapun pemasangan tanda pas kecil bisa dilakukan dengan cara dilas, dibaut untuk kapal konstruksi baja/aluminium, dipahat untuk kapal konstruksi kayu dan dilekatkan atau dicat untuk kapal konstruksi fiberglass/bahan lain. Nelayan yang tidak menggunakan mesin atau motor tempel tidak perlu mengurus kelengkapan dokumen kapal. (humas/julius)