Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

40 Pejabat Pengawas ikut Diklat dan Ujian Sertifikasi PBJ
Selasa, 14/05/2019 12:02 WIB

TEMINABUAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah berbasis komputer berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan Diklat dan ujian sertifikasi PBJ Pemerintah yang berlangsungbaru-baru ini selama 4 hari di Auditorium GKI Marthen Luther Wermit dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati bidang Keuangan Drs.Alexander Homer dan diikuti 40 peserta yang merupakan pejabat eselon IV atau Pengawas di Sekretariat Daerah (Setda).


 Staf Ahli Bupati bidang Keuangan Drs.Alexander Homer dalam sambutannya menjelaskan, pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau dikenal dengan e-procurement merupakan salah satu bentuk kemajuan pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan agar pelaksanaannya lebih efisien, efektif dan transparan. Untuk menyelenggarakan PBJ secara elektronik, dibutuhkan aparatur pelaksana yang mampu mengoperasikan aplikasi pengadaan barang dan jasa tahap demi tahap, baik secara jumlah, maupun kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Penerapan aplikasi e-procurement juga bertujuan untuk mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena setiap kegiatan dan nilai anggaran terumumkan secara terbuka dan lebih mudah untuk dilakukan audit secara online. “ Sangat penting aparatur pelaksana pengadaan barang jasa memiliki sertifikasi. Peserta harus mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan lulus ujian sertifikasi, guna mendukung penerapan e-procurement lebih baik,” tegasnya.


 Sementara itu Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Setda) Kabupaten Sorsel menjelaskan, tujuan kegiatan ini tidak lain untuk menghasilkan aparatur yang memiliki kemampuan dan pemahaman secara utuh dan menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pihaknya bekerja sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wilayah VIII Makassar yang sudah terakreditasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyelenggarakan Bimtek dan Ujian Sertifikasi PBJ. Pemateri sebanyak 2 orang dari Balai Diklat PUPR membimbing dan melatih peserta. (humas/julius)