Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bapenda Gelar Pekan Panutan PBB P2
Senin, 01/07/2019 15:21 WIB

TEMINABUAN-Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) menggelar kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2), guna menjemput bola supaya wajib pajak mendatangi tempat yang telah ditentukan untuk membayar PBB. Kegiatan Pekan Panutan PBB tersebut digelar Selasa (18/6) kemarin di Aula Distrik Teminabuan. Masyarakat diundang Bapenda untuk datang membayar PBB di Aula Distrik Teminabuan atau yang dikenal dengan sebutan Gedung Putih. Pekan Panutan Pembayaran PBB tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE ditandai dengan memukul tifa dilanjutkan dengan membayar langsung PBB kepada petugas Bapenda. Setelah Bupati Samsudin Anggiluli membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB secara resmi, masyarakat langsung membayar PBB sesuai kelurahan atau kampungnya masing-masing. Petugas Bapenda dibagi habis menurut kelurahan dan kampung untuk melayani wajib pajak. Dengan demikian masyarakat tidak bingung harus membayar pada siapa. Gedung putih dipadati masyarakat untuk membayar PBB, Bapenda juga menyediakan snack bagi masyarakat yang datang membayar PBB. Pekan panutan pembayaran PBB berjalan dengan aman dan lancar.


 Pada kesempatan tersebut Bupati Samsudin Anggiluli menjelaskan, sebagai warganegara yang taat pada aturan, masyarakat wajib membayar pajak. Mengingat pembangunan yang dilaksanakan pemeerintah juga bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat. Orang-orang tua jaman dulu saja taat membayar pajak, apalagi kita yang saat ini sudah menikmati pembangunan oleh pemerintah. Berbagai fasilitas publik yang dibangun pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat bersumber dari pajak.

Sehubungan dengan itu pihaknya menginstruksikan aparatur sipil negara (ASN) memberi contoh bagi masyarakat dalam ketaatan membayar pajak. Selain PBB, masyarakat juga diminta membayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang juga menjadi kewajiban. Kedua jenis pajak tersebut merupakan kewenangan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (humas/julius)

Berita Lainnya