Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

BPKP Sosialisasi Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi
Jumat, 25/10/2019 13:06 WIB

TEMINABUAN- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat mengadakan sosialisasi pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong Selatan (Sorsel). Kegiatan yang berlangsung Jumat (4/10) lalu di Sekretariat Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) tersebut dibuka oleh Bupati Sorsel yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Dance Yulian Flassy, SE, M.Si dan menghadirkan Auditor Muda Martinus Tonapa dari BPKP Perwakilan Papua Barat sebagai narasumber. Kegiatan ini merupakan mandat BPKP yang diberikan Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014. Selain itu, kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah. Dengan diadakannya kegiatan sosialisasi MPAK ini, diharapkan semua Pimpinan OPD berkomitmen mengembangkan budaya organisasi anti korupsi di instansinya masing-masing dan ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorsel.


 Sekda Dance Flassy saat membuka kegiatan tersebut menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan BPKP Papua Barat ini sangat bermanfaat bagi Pemkab Sorsel karena berbicara tentang pemberantasan korupsi dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan pengembangan MPAK ini merupakan upaya pencegahan korupsi disamping upaya penindakan dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sosialisasi MPAK ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian Pemda dan masyarakat terhadap korupsi serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berakhir pada tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itulah pendampingan dari BPKP sangat diharapkan oleh Pemda dalam pelaksanaan program-program agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


 Pada kesempatan tersebut Auditor Muda dari BPKP Papua Barat Martinus Tonapa mengajak Pimpinan OPD untuk mengidentifikasi masalah atau penyebab terjadinya kegiatan pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mencari solusinya bersama-sama. Melalui wadah MPAK ini Pimpinan OPD bisa sharing sekaligus berkonsultasi dengan BPKP terkait kegiatan pembangunan. (humas/julius)