Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Dana Desa Langsung ke Rekening Pemerintah Kampung
Rabu, 08/04/2020 07:46 WIB

TEMINABUAN-Pemerintah Republik Indonesia memutuskan mekanisme penyaluran Dana Desa atau Kampung pada tahun 2020 ini dengan langsung transfer ke rekening kampung. Tahun-tahun sebelumnya dana kampung ditransfer dulu ke rekening daerah, setelah itu baru ditransfer ke rekening pemerintah desa atau kampung. Perubahan mekanisme pencairan DD ini dilakukan agar tidak ada lagi hambatan birokrasi. Namun untuk pelaksanaannya harus benar– benar diawasi, agar tepat sasaran. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing kampung. Jadi DD dari kas negara ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ditransfer ke kas daerah, tidak ke kas daerah lagi. Demikian Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel) Yohan Bodori, S.Sos saat mendampingi Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, SE, MAP menyerahkan SK Pelantikan Kepala Kampung di wilayah pesisir beberapa hari lalu.
 Dijelaskan Kepala BPM Yohan Bodory, pencairan DD tahap I sebesar 40%, tahap II 40%, dan tahap III 20%. Sebelumnya, perbandingan penyaluran tahap I sebesar 20%, tahap II 40% dan tahap III 40%. Pencairan tahap pertama, paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni. Tahap kedua, pencairan paling cepat Maret paling lambat Agustus. Untuk Alokasi Kinerja, melihat realisasi penyerapan dan laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya yaitu pada tahap I, serapan minimum 50% dengan capaian keluaran (output) minimal 35%.
Tahap ketiga, paling cepat disalurkan Juli, syarat hampir sama dengan tahap kedua. Melihat serapan tahap kedua ditambah tahap satu minimum 90% dengan capaian keluaran tahap kedua minimum (output) 75%. Kemudian juga membuat laporan konvergensi pencegahan program pencegahan stunting. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka kampung yang sudah siap tidak perlu menunggu kampung-kampung lain yang belum siap untuk diberikan Dana Kampung.
 Lanjut Kepala BPM Yohan Bodory, tahun 2020 ini anggaran DD naik menjadi Rp 72 Triliun. Dibanding tahun 2019 lalu sebesar Rp 70 triliun. Dana Kampung harus secepatnya diterima oleh kampung, sehingga ini bisa berputar. Akhirnya masyarakat dapat menikmati DD tersebut. Bukan perangkat kampung atau kepala kampung. Program padat karya akan menyedot lapangan kerja sehingga otomatis akan menjaga perputaran uang di kampung dan juga menjaga daya beli masyarakat kampung. (humas/julius)

Berita Lainnya